Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Ketegasan Presiden Jokowi Terkait Penangkapan Bambang Widjojanto

Advertisement

Bungkusdah – Ketegasan Presiden Jokowi Terkait Penangkapan Bambang Widjojanto – Pasca penangkapan Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, polemik antara KPK dengan Polri semakin memanas. Semua pihak menunggu ketegasan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam menanggapi kasus pengakapan Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto. Mendengar berita pengakapan Bambang Widjojanto, Presiden langung memanggil para petinggi KPK, Polri dan juga Kejaksaan Agung ke Istana Bogor.

Ketegasan-Presiden-Jokowi-Terkait-Penangkapan-Bambang-Widjojanto

Pada saat bersamaan ratusan aktivis pendukung KPK mengelas orasi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta mereka menentang penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan untuk menyerukan agar Presiden Joko Widodo mengambil sikap pro terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Para aktivis juga mendesak agar Polri segera membebaskan Bambang Widjojanto.

Sebelumnya dalam kasus Komjen Budi Gunawan yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, Presiden Jokowi telah memihak kepada rakyat dan menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri walaupun PDIP, KIH dan juga KMP mendukung pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Kini sikap kenegarawanan Presiden Jokowi kembali diuji apakah Presiden Jokowi akan pro pemberantasan korupsi dengan menyelamatkan KPK atau tidak. Dan setelah Presiden Jokowi memanggil para petinggi KPK, Polri dan Kejagung, Presiden Jokowi menyampaikan sikapnya terkait penangkapan Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto, bahwa KPK maupun Polri harus menjalankan hukum sesuai dengan aturan.Dan memastikan bahwa proses hukum harus obyektif berdasarkan Undang Undang yang ada. Selain itu Presiden Jokowi juga meminta agar kedua institusi yaitu Polri dan KPK dalam menjalankan tugasnya tidak terjadi gesekan.

Sementara itu Kabereskrim Polri Irjen Pol Budi Waseso setelah bertemu dengan Presiden Jokowi menyatakan bahwa belum bisa memastikan apakah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto akan dibebaskan atau tidak. Itu tergantung dari proses penyidikan. Dan menjadi tanda tanya juga, mengapa penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ini tanpa se izin dari Presiden? Sebagaiman pasal 49 Undang-Undang no 3 tahun 2004 tentang Gubernur Bank Indonesia, bahwa  pemanggilan, permintaan keterangan, penyidikan terhadap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia harus atas persetujuan tertulis dari Presiden. Sebagaiamana juga dengan pasal 8 ayat 5 Undang-Undang no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Itu semua demi untuk menjaga harkat dan martabat pejabat negara.

Advertisement
Ketegasan Presiden Jokowi Terkait Penangkapan Bambang Widjojanto | Kartika Dwi | 4.5
Close
Perhatian!
1 Like dari anda sangat berharga bagi kami