Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Kontroversi Peraturan Pemerintah Yang Melegalkan Aborsi Bagi Korban Perkosaan

Advertisement

Bungkusdah – Kontroversi Peraturan Pemerintah Yang Melegalkan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang ditanda tangani oleh Presiden SBY pada tanggal 21 Juli 2014. Dimana dalam PP no 61 tahun 2014 tersebut dilegalkan aborsi bagi wanita yang memiliki darurat medis dan atau wanita yang hamil akibat tindak pidana pemerkosaan. Peraturan Pemerintah no 61 ini memunculkan banyak kontroversi dan pendapat yang berbeda-beda. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 ini oleh sebagian kalangan sebagai bentuk penghalalan terhadap tindakan aborsi.

Kontroversi-Peraturan-Pemerintah-Yang-melegalkan-Aborsi-Bagi-Korban-Perkosaan

Kontroversi-Peraturan-Pemerintah-Yang-Melegalkan-Aborsi-bagi-Korban-Perkosan

Sedangkan kita semua masyarakat tahu bahwa tindakan aborsi merupakan tindakan yang dilarang baik oleh agama maupun hukum positif di Indonesia. Menko Kesra Agung Laksono menegaskan bahwa PP tentang Kesehatan Reproduksi atau yang disebut dengan PP Aborsi ini tidak boleh disalah gunakan  dan kehadiran PP aborsi ini harus diawasi dan yang penting adalah pengawasan dan iktikad baik para dokter pemegang sumpah.Kontroversi Peraturan Pemerintah Yang Melegalkan Aborsi Bagi Korban Perkosaan

Kontroversi-Peraturan-Pemerintah-Yang-melegalkan-Aborsi-Bagi-Korban-Perkosaan

KOntroversi-Peraturan-Pemerintah-Yang-Melegalkan-Aborsi-bagi-Korabn-Perkosaan

Dan menurut Mentri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin bahwa PP no 61 tahun 2014 ini ada dasar hukumnya, salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia bagi korban tindak pidana perkosaan. Menurut Amir Syamsuddin PP tentang Kesehatan Reproduksi ini pendekatannya adalah pendekatan medis. Dan PP aborsi ini mengacu pada Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009 pasal 75 ayat (1) yang  menyatakan bahwa dilarang melakukan aborsi kecuali berdasarkan indikasi darurat medis yang terdeksi sejak usia dini kehamilan yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, dan kehamilan akibat pemerkosaan yang menimbulkan trauma psikologis bagi korban tindak pidana perkosaan. Menurut Undang-Undang Kesehatan ini aborsi dilegalkan atas dasar 1. Indikasi darurat medis dan 2. akibat tindak pidana perkosaan.

Dan untuk ketentuan melakukan  aborsi akibat perkosaan juga diatur dalam PP pasal 31 ayat (2) yaitu aborsi bisa dilakukan apabila usia kehamilan maksimal 40 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Dan penentuan adanya indikasi darurat medis terdapat dalam pasal 33 ayat (1,2), indikasi kedaruratan medis ditentukan oleh team kelayakan aborsi yang paling sedikit terdiri dari 2 orang tenaga kesehatan dan diketahui dokter yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Kontroversi-Peraturan-Pemerintah-Yang-Melegalkan-Aborsi-Bagi-Korban-Perkosaan

Kontroversi-Peraturan-Pemerintah-Yang-Melegalkan-Aborsi-Bagi-Korban-Perkosaan

Kontroversi Peraturan Pemerintah Yang Melegalkan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Menurut Ketua Umum (PBNU) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH.Said Aqil Siraj, PP (Peraturan Pemerintah) No 61 Tahun 2014 perlu dikaji ulang secara mendalam. Karena pada dasarnya aborsi adalah dilarang kecuali kondisi yang sangat darurat seperti misalnya kalau tidak aborsi maka ibunya mati.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi juga menjelaskan bahwa PP no 61 tahun 2014 tersebut tidak berarti melegalkan aborsi. Dengan alasan apapun aborsi dilarang kecuali kecuali karena indikasi kedaruratan medis dan akibat tindak pidana perkosaan.

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan peraturan PP no 61 tahun 2014 perlu adanya pembuktian hukum yang kuat bagi para pihak yang akan melakukan aborsi. Agar aborsi dilakukan benar-benar atas dasar hukum yang berlaku, dan dilakukan secara sembarangan.

Advertisement
Kontroversi Peraturan Pemerintah Yang Melegalkan Aborsi Bagi Korban Perkosaan | Kartika Dwi | 4.5
Close
Perhatian!
1 Like dari anda sangat berharga bagi kami