Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Penjelasan Resmi Partai Demokrat Soal Walk Out di Paripurna Pengesahan UU Pilkada

Advertisement

Bungkusdah – Penjelasan Resmi Partai Demokrat Soal Walk Out di Paripurna Pengesahan UU Pilkada – Aksi walk out Fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna pengesahan UU Pilkada secara langsung banyak memunculkan kecaman kontroversi. Fraksi Partai Demokrat mengusulkan pemilihan kepala daerah ( gubernur, wali kota dan bupati) dilakukan secara langsung dipilih oleh rakyat namun dengan syarat  harus dilakukan dengan 10 perbaikan.

Penjelasan-Partai-Demokrat-Soal-Walk-Out-di-Paripurna-Pengesahan-UU-Pilkada

Penjelasan-Resmi-Partai-Demokrat-Soal-Walk-Out-di-Paripurna-Pengesahan-UU-Pilkada

  Namun dalam sidang paripurna DPR dalam pengesahan Undang-Undang Pilkada hanya ada dua opsi, yaitu Pilkada dilakukan langsung oleh rakyat atau dilakukan secara tidak langsung yaitu dilakukan oleh DPR-D. Dan usulan dari Fraksi Partai Demokrat untuk memperjuangkan pilkada langsung yaitu pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat namun dengan syarat harus dilakukan 10 perbaikan tidak tidak diakomodir dalam sidang paripurna DPR.

Karena usulan Fraksi Partai Demokrat yang tidak terakomidir maka Partai Demokrat mengambil langkah walk out dari sidang paripurna DPR dan sidang paripurna pengesahan UU Pilkada dilakukan dengan voting. Dari hasil voting yang dilakukan menghasilkan keputusan bahwa pemilihan umum kepala daerah dilkukan oleh DPR D. Banyak pihak dan sebagian masyrakat yang merasa kecewa dengan aksi walk out dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna pengesahan UU Pilkada.

Berikut ini Penjelasan Resmi Partai Demokrat Soal Walk Out di Paripurna Pengesahan UU Pilkada mengenai proses awal hingga saat ini dalam jumpa pers yang dilakukan oleh DPP Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat di JL. Kramat Raya, Jakarta yang dipimpim oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan dan dihadiri juga oleh Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua Umum Nurhayati Ali Assegaf, Max Sopacua dan Bendahara Umum Partai Demokrat Indrawati Sukadis. Perlu kiranya bagi Partai Demokrat untuk menjelaskan bahwa Fraksi Partai Demokrat sudah berjuang dengan keras untuk mengegolkan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan 10 catatan perbaikan.

Penjelasan-Resmi-Partai-Demokrat-Soal-Walk-Out-di-Paripurna-Pengesahan-UU-Pilkada

Penjelasan-Resmi-Partai-Demokrat-Soal-Walk-Out-di-Paripurna-Pengesahan-UU-Pilkada

Gambaran perjuangan Partai Demokrat dalam memperjuangkan pemilihan kepala daerah yaitu gubernur, wali kota dan bupati dilakukan secara langsung.

1. Sejak awal Partai Demokrat konsisten menyetujui dan memperjuangkan pilkada langsung dengan ketentuan harus dilakukan 10 perbaikan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa berlangsung dengan lebih baik melalui penjelasan kepada masyarakat oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

2. Fraksi Partai Demokrat diberi tugas untuk memperjuangkan pemilu kepala daerah dilakukan secara langsung dengan catatan 10 perbaikan yang disampaikan ke Panja RUU Pilkada Komisi II DPR RI. Namun dalam sidang di putuskan hanya ada dua opsi yaitu pemilihan kepala daerah dilakukan  langsung oleh rakyat dan pemilihan kepala daerah melalui DPR D. Dalam sidang usulan Fraksi Partai Demokrat tidak diakomodir.

3. Perjuangan Fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna DPR RI dilanjutkan dengan meminta forum lobi fraksi untuk mengakomodir usulan Fraksi Partai Demokrat. Lobi berlangsung alot hingga 4 jam namun usulan pilkada langsung dengan 10 perbaikan tidak diakomodir.

4. Berdasarkan forum lobi, pimpinan sidang paripurna DPR RI memutuskan hanya memilih dua opsi yaitu pilkada langsung atau atau pilkada melalui DPR D.

5. Melihat kenyataan usulan Fraksi Parta Demokrat tidak diakomodir dan tidak mendapat dukungan resmi dari fraksi-fraksi lain, maka Fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walk out dari sidang paripurna pengesahan UU Pilkada.

6. Dan atas dasar kejadian tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat menginstruksikan kepada semua jajaran dalam Partai Demokrat untuk terus berjuang secara politik dengan menggunakan semua langkah konstitusional yang bisa dilakukan untuk diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung dengan 10 perbaikan.

Itu tadi Penjelasan Resmi Partai Demokrat Soal Walk Out di Paripurna Pengesahan UU Pilkada. Dengan penjelasan ini diharapkan tidak ada kecaman dan kekecewaan dari rakyat yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.

Advertisement
Penjelasan Resmi Partai Demokrat Soal Walk Out di Paripurna Pengesahan UU Pilkada | Kartika Dwi | 4.5
Close
Perhatian!
1 Like dari anda sangat berharga bagi kami